Yogyakarta_Guna memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Sistem Informasi Pemerintah (SPIP), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (kanwil kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Penguatan Target Tingkat Maturitas SPIP dan Workshop Penerapan Manajemen Resiko yang diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham DIY secara virtual dan langsung yang dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Humas, F. Surya Kumara, Kepala Subagian Program dan Pelaporan, Prasetyo Nugroho, Kepala Subagian HRBTI, Dwinarso Nugroho dan juga pejabat keimigrasian, Kurnia Dwi Nastiti secara langsung diruang rapat kantor wilayah, Rabu (31/03/21). Acara tersebut di buka oleh Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam menyampaikan arahannya, Faisol menjelaskan Kegiatan ini merupakan bagian pelaksanaan reformasi birokrasi dalam manajemen perubahan yang pada dasarnya hal tersebut merupakan eksistensi yang harus selalu beraktifitas untuk penghidupan yang lebih baik. Manajemen risiko diperlukan sebagai pendukung dalam tujuan organisasi untuk mengurangi kesalahan fatal karena risiko yang dapat terjadi di dalamnya agar individu dapat memanajemen risiko secara dini. " Instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam manajemen risiko sehingga lingkungan akan secara mutlak dapat menekan risiko yang akan terjadi atau yang terjadi yang berpotensi sehingga menghambat kegiatan dengan tujuannya meningkatkan kinerja organisasi" jelasnya.
Lebih lanjut, Faisol mengharapkan dengan pematangan SPIP di jajaran kanwil kemenkumham dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang mempengaruhi perolehan opini pemeriksaan WTP. "Workshop Manajemen Risiko juga bertujuan agar tercipta aparatur jajaran Kanwil Kemenkumham DIY yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran, memiliki kualitas pelayanan publik yang baik dalam perwujudan Visi Kementerian Hukum dan HAM serta tercapainya pembaharuan dalam sistem ketatalaksaanan, Sumber Daya Manusia, dan administrasi. "
Sosialisasi dan workshop penguatan target tingkat maturitas SPIP ini, narasumber langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Elisabeth Ambar Anindita , Auditor Madya dan Ardiyan Candra,Auditor Pertama.
(Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Yogya Pasti Istimewa)