YOGYAKARTA - Usai kunjungan kerja selama dua hari di Jakarta, Kakanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta Krismono memberikan penguatan kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan jajaran pejabat struktural Pemasyarakatan wilayah D.I. Yogyakarta. Kakanwil menyampaikan kembali arahan yang disampaikan oleh Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dan Plt. Menteri Hukum dan HAM RI Tjahjo Kumolo pada Selasa (8/10/2019) lalu di Graha Pengayoman Jakarta.
Acara pengarahan tersebut dilakukan Kakanwil selepas mengikuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Lapas Klas IIA Yogyakarta, Rabu (9/10/2019) siang, bertempat di Wisma Pengayoman, Yogyakarta. Krismono mengajak Kepala UPT Pemasyarakatan dan pejabat struktural untuk bertransformasi. "Sebagai role model, pimpinan harus selalu berubah, perubahan ke arah yang lebih baik," tuturnya.
Ajakan itu tak lepas dari tuntutan masyarakat yang kian hari membutuhkan informasi yang tepat, cepat, dan terbaru. Terlebih setiap pimpinan harus mengerti teknologi informasi. "Sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja yang lebih optimal," tambahnya. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran, Krismono mengingatkan pada jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan dan pejabat struktural untuk dapat mencapai target kinerja. "Target penyerapan anggaran pada triwulan IV adalah 99% sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi pada penyerapan anggaran di kementerian, dan fokus pada peningkatan IKPA," jelasnya.
Selanjutnya, Krismono menyampaikan arahan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo untuk terus memperhatikan area rawan korupsi seperti pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut tentu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawabannya harus akuntabel," pesannya.
Sebagai penutup, Krismono mengingatkan agar terus menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan publik yang profesinal dan prima guna mendukung proses pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang tengah dilaksanakan.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta-Jogja Pasti Istimewa)