YOGYAKARTA-Dalam rangka langkah awal membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan studi tiru ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (27/5/2019) pagi. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumhan DIY, Krismono, beserta jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat struktural, dan staf. Kehadiran tim kelompok kerja (pokja) pembangunan ZI WBK dari BNNP DIY terdiri dari ketua tim pokja mewakili Kepala BNNP DIY beserta anggota tim pokja tersebut bertempat di ruang rapat kanwil.
Dalam sambutannya, Krismono berbagi pengalaman terkait proses Pembangunan Zona Integritas WBK Kanwil Kemenkumham DIY yang sudah berproses hingga tahap penilaian internal. Dari data 308 satuan kerja (satker) yang diusulkan dari seluruh Indonesia, hanya 144 satker yang berhasil mendapatkan rekomendasi dapat diusulkan berpredikat WBK. “Kanwil Kemenkumham DIY mengusulkan 9 (sembilan) satker berpredikat WBK, dan Alhamdulillah semuanya lolos dalam tahap penilaian komponen pengungkit oleh Tim Penilai Internal (TPI). Ini berkat kegigihan dan kerja keras teman-teman tim pokja,” ujarnya.
Proses yang panjang dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK merupakan komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran kantor wilayah. Sehingga wajar jika dalam tahap penilaian komponen pengungkit memperoleh hasil dengan nilai hampir sempurna, yakni 96,41. “Kantor Wilayah Kemenkumham DIY memperoleh nilai tertinggi, dokumen yang kami sajikan cukup lengkap,” tuturnya.
Untuk lebih memperjelas proses pembangunan ZI WBK, Krismono memberikan paparan Proses Pembangunan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Rombongan BNNP DIY pun tampak antusias memperhatikan paparan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY ini. Di akhir paparan, ditayangkan video terkait proses pembangunan zona integritas menuju WBK. Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dari kedua pihak. Kemudian dilanjutkan dengan mencermati dokumen ZI WBK masing-masing tim pokja. (Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta-Jogja Pasti Istimewa)
