SLEMAN - Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY melaksanakan penyuluhan hukum langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sleman. Penyuluhan hukum secara langsung ini menjadi yang pertama kalinya di wilayah Kabupaten Sleman untuk tahun 2021.
Ada 25 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Sleman yang mengikuti penyuluhan hukum, Jumat (12/3/2021). Tema penyuluhan hukum kali ini adalah tentang jaminan fidusia dan financial tehcnology (fintech).
Tim Penyuluh Hukum Zona Wilayah Kabupaten Sleman terdiri atas Kristina Budiani, Sulistyoko, Rud Susatyo, Windy Maya Arleta, Dwi Retno Widati, serta Dwi Mardiyani. Materi jaminan fidusia disampaikan oleh Dwi Retno Widiati, sementara materi financial technology dipaparkan oleh Windy Maya Arleta.
Dwi Retno menyampaikan fidusia merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk jaminan benda, baik bergerak atau tidak bergerak, atas dasar kepercayaan. Proses dan tata cara jaminan fidusia dijelaskan secara implisit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Windy mengatakan sosialisasi terkait fintech sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Pasalnya, di era digitalisasi teknologi seperti saat ini, pinjaman online yang ditawarkan fintech cukup beragam.
"Karena itu Tim Penyuluh Hukum memberikan rekomendasi apabila masyarakat akan melakukan investasi atau pinjaman melalui fintech, agar dapat mengecek terlebih dahulu terkait pihak atau perusahaan yang memberikan jasa pinjaman. Hal ini sudah dapat dicek melelui laman yang telah ditetapkan oleh OJK untuk keabsahaan fintech," ujar Windy.
Warga binaan yang ikut serta tampak antusias dan tertib menjalankan protokol kesehatan saat mengikuti penyuluhan hukum langsung ini. Selanjutnya, Tim Penyuluh Hukum melakukan koordinasi untuk tindak lanjut pembinaan Desa Sadar Hukum yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa