YOGYAKARTA-Dalam menghadapi kehidupan baru bagi para PNS yang akan memasuki masa purna tugas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan pembekalan, Jumat(19/2/2021).
"Perlu diberikan pembekalan, karena banyak diantara PNS yang memasuki usia purna tugas mengalami berbagai masalah," ucap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S Hiariej saat memberikan pembekalan di Hotel Tentrem Yogyakarta.
Menurutnya masalah yang mungkin timbul antara lain kurang siap menghadapi kehidupan baru, tanpa aktifitas mengakibatkan rasa kurang percaya diri, merasa kurang dihormati dan sebagainya, sehingga menimbulkan kegelisahan, depresi, dan akhirnya mengalami sakit seperti “Post Power Syndrome”.
Dalam kesempatan tersebut, Edward Hiariej juga memberikan langkah-langkah menghadapi usia pensiun yaitu dimulai dengan bersyukur bisa memasuki masa purna tugas dalam keadaan sehat.
"Apabila masih merasa ada kemampuan, perlu dipersiapkan sarana untuk menyalurkan kinerja baru dengan maksud dan tujuan menyalurkan kemampuan, menambah penghasilan, dan memberikan pengabdian baru," lanjutnya.
Di era sekarang ini, para purna tugas merupakan potensi yang dapat diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Banyak peluang dan kesempatan yang dapat dilakukan para purna tugas.
"Janganlah merasa resah dan gelisah, ini sebagai tanda bukti semata telah selesai pengabdiannya dalam tugas kedinasan, mari kita teruskan perjuangan dengan menjadi pelaku pembangunan ditengah-tengah masyarakat." ujar Edward memberi semangat.
Edward juga berpesan agar para purna tugas nantinya tidak berhenti menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang hingga akhir hayat.
"Anda mungkin tidak ada diantara kita esok hari, tetapi, nilai-nilai dan kebijaksanaan Anda tetap tertanam di hati, terima kasih pernah menjadi bagian dari tim kami," tutup Edward.
Pembekalan persiapan masa purna tugas pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dihadiri juga oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta, Budi Sarwono, didampingi seluruh Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.
(Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)