JAKARTA-Pelaksanaan pembangunan zona integritas merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah ada dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas yang serempak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia maka pada Senin (7/10/2019) diadakan Workshop Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020, bertempat di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, para Pimpinan Tinggi Madya, para Staf Ahli Menkumham diantaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Rajilu, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Nugroho, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, para Kepala Kantor Wilayah, perwakilan USAID, Center for Detention Studies (CDS) dan perwakilan Kementerian PAN dan RB. Tampak hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta Krismono pada acara tersebut.
Sebagai pembuka, Staf Ahli Menkumham Bidang Reformasi Birokrasi Nugroho, menyatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham meningkat sangat pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah satuan kerja yang diajukan ke Kemenpanrb tahun 2019 ini sebanyak 135 satker. Padahal tahun sebelumnya hanya 13 satker yang diusulkan memperoleh predikat WBK dan berhasil memperoleh 10 satker berpredikat WBK. "Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pembangunan zona integritas," ulasnya.
Selanjutnya Anders Mantius, Deputi Director USAID Indonesia, mengatakan bahwa Kemenkumham diharapkan dapat menjadi leading agency dalam pemberantasan korupsi. Pihaknya juga akan terus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih di lingkungan Kemenkumham khususnya dan pemerintah Indonesia umumnya.
Sementara itu, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam optimistis terhadap transformasi yang ada dalam organisasi Kemenkumham akan terus mengalami perubahan ke arah yang semakin baik ke depannya mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang menuntut perubahan tata kelola pelayanan publik.
"perkembangan yang terjadi di masyarakat harus dicermati dan direspon dengan baik," ujarnya.
Sebagai penutup, Bambang Rantam mengatakan bahwa pembukaan workshop pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini akan dilaksanakan pula di tahun-tahun berikutnya.
Acara workshop tersebut dilanjutkan dengan sharing paparan inovasi aplikasi berbasis teknologi informasi dari Kanwil Jawa Timur dan DKI Jakarta yang mengangkat sistem administrasi pembangunan ZI (SIAP ZI) yang telah mendapatkan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dan IKM pada Kantor Wilayah DKI Jakarta yang dapat diakses secara realtime oleh masyarakat dengan menscan QR code yang terpajang pada banner di setiap satkernya. Selanjutnya didemonstrasikan pula beberapa sistem berbasis TI, diantaranya sistem informasi yang dibangun oleh Balitbangkumham berupa sistem penilaian mandiri pelayanan publik dan sistem elektronik Reformasi Birokrasi yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan diskusi panel dan penyusunan workplan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta-Jogja Pasti Istimewa)
