SLEMAN - Subbagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham DIY melakukan pendampingan UPT Jajarannya untuk mempersiapkan data dukung implementasi SAKIP.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanim Kelas I TPI Yogyakarta ini dihadiri oleh perwakilan pegawai Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Bapas Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Rupbasan Kelas IIA Yogyakarta, serta tentunya Kanim Kelas I TPI Yogyakarta, Kamis (29/2/2024).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas, F. Surya Kumara memberikan arahan terkait penilaian mandiri SAKIP. "Bahwa pentingnya dilakukan Penilaian Mandiri SAKIP untuk perbaikan regulasi ataupun kebijakan, mendorong inovasi pada Satuan Kerja, serta mendesain program kegiatan selanjutnya kedepan," ujarnya.
Untuk itu diharapkan seluruh satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham DIY agar menyiapkan data dukung yang diperlukan serta memberikan penilaian mandiri dengan analisis mendalam.
"Karena nantinya tidak hanya mengukur ketersediaan data dukung namun juga analisa terhadap sistem kerja atau pola hubungan kinerja yang terbangun yang tertuang dalam dokumen data dukung," lanjutnya.
Surya mengingatkan bahwa ketersediaan data dukung pada 4 (empat) komponen yang disiapkan harus benar-benar memberikan informasi implementasi akuntabilitas kinerja melalui penilaian mandiri oleh masing-masing tim penilai mandiri pada satuan kerja.
Tim penilai mandiri hendaknya melakukan analisa secara mendalam. Sebagai contoh ketersediaan seluruh dokumen perencanaan baik Renstra, IKU, Renja, RKA K/L, RKT, Perjanjian kinerja, bahkan kinerja Individu terkait SKP harus dianalisa apakah telah menggambarkan prinsip Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bond (SMART).
Perlu melakukan analisa dokumen perencanaan kinerja apakah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan selaras antara kondisi hasil yang dicapai di setiap level unit kerja pada satuan kerja. Begitu juga Perjanjian Kinerja (PK) satuan kerja telah dibagi ke sub unit hingga ke staf di bawahnya.
"Bagaimana komitmen seluruh komponen satker mencapai kinerja yang direncanakan, SOP yang ditetapkan telah sesuai dengan proses bisnis dan telah di reviu, apakah pola hubungan kerja telah terbangun dengan koordonasi sinergitas kolaborasi baik internal maupun ekaternal dalam aktivitas kegiatan, bahkan keterlibatan pimpinan pada setiap pengambilan kebijakan hingga pemantauan dan evaluasi," jelasnya. Lebih lanjut Surya mengingatkan agar seluruh satuan kerja untuk segera melakukan unggah dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan pelaporan kinerja berupa LKjIP, capaian kinerja dan anggaran pada website resmi masing-masing satker dalam rangka keterbukaan informasi publik.
Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas seluruh jajaran karena melalui SAKIP ini selain sebagai alat ukur tingkat implementasi SAKIP juga sebagai alat ukur tingkat akuntabilitas.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi memberikan saran perbaikan, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja satuan kerja yang berimplikasi pada capaian visi misi Kementerian dengan meningkatkan nilai SAKIP.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa