YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menerima kunjungan studi tiru dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo terkait optimalisasi peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kanwil Kemenkumham DIY menjelaskan tentang pengelolaan JDIH serta bagaimana membangun koordinasi dengan sesama anggota JDIH di DIY.
Tim dari Bagian Hukum Sekretariat DPRD Gorontalo yang dipimpin Kasubag Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Setwan DPRD Gorontalo, Budiyanto Naue tiba di Kanwil Kemenkumham DIY, Jumat (26/11/2021). Kedatangan tim dari Bagian Hukum Sekretariat DPRD Gorontalo disambut Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham DIY, Kus Aprinawati dan Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Budi Hartono.
"Sebagai bentuk koordinasi yang memang harus terjalin dengan baik di antara anggota jaringan (JDIH), yang mana sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 itu pusat jaringan ada di BPHN, dan semua Kanwil Kemenkumham, Sekretariat Dewan, dan Pemda seluruh Indonesia adalah sebagai anggota jaringan," ujar Kus.
Koordinasi di antara anggota JDIH disebut Kus sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam hal pengelolaan JDIH sehingga bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat. Kus juga menjelaskan bahwa seluruh JDIH di DIY telah terintegrasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham.
"Koordinasi kamu dengan Pemda dan DPRD di seluruh DIY sudah terjalin dengan baik. Dan sudah semua JDIH Kabupaten/Kota dan Provinsi di DIY ini terintegrasi dengan BPHN," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Budiyanto bersama tim dari Bagian Hukum Sekretariat DPRD Gorontalo juga melihat langsung ruang JDIH dan bagaimana pengelolaannya di Kanwil Kemenkumham DIY. Budiyanto pun berharap apa yang disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham DIY dapat bermanfaat untuk pengelolaan JDIH di DPRD Provinsi Gorontalo.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)