YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan sinergitas dengan organisasi bantuan hukum (OBH) dengan mengadakan rapat koordinasi pada Rabu (4/12/19). Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai momen sharing sekaligus evaluasi kinerja OBH selama satu satu tahun terakhir. Perlu diketahui, Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta telah mengadakan kerjasama dengan 22 OBH di wilayah DIY khususnya untuk membantu masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum.
Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Prasetyo Nugroho dalam pemaparannya menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas kinerja dari OBH selama tahun 2019 ini. Ia juga menyampaikan harapannya kepada para OBH agar di tahun 2020 dapat lebih meningkatkan kinerjanya sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.
“Saat ini kita telah memasuki masa akhir tahun meskipun masih awal Desember. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OBH yang selama tahun 2019 telah berkinerja baik untuk terus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Di tahun 2020 nanti, rekan-rekan OBH kami harapkan dapat meningkatkan kinerjanya agar penyerapan anggaran bisa maksimal”, jelasnya dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta tersebut.
Pemaparan materi selanjutnya dilakukan oleh salah satu staf yang bertugas mengelola bantuan hukum, Rina Nurul Fitri. Rina dalam paparannya menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang tata cara pelaporan bantuan hukum, syarat-syarat masyarakat dapat menerima bantuan hukum, dan juga terkait pencairan anggaran bantuan hukum. Hal-hal tersebut perlu diketahui dan dipahami perwakilan dari OBH agar di tahun 2020 nanti terjadi sebuah perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Rina juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta akan selalu memantau kinerja dari para mitra OBH dengan cara survey langsung ke tempat masyarakat yang menerima bantuan hukum.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa