Yogyakarta_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham) D. I.Yogyakarta melakukan pengumpulan data monitoring hasil survei penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM kanwil kemenkumham DIY, Susanti Yuliandari menjelaskan tingginya peningkatan nilai IKM dan IPK sangat menentukan bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh kantor wilayah terhadap pengguna jasa pelayanan yaitu masyarakat.
" Pelatihan tentang hospitality penting dikarenakan masih ada hasil dari survey tentang respon yang masih kurang cepat dari petugas layanan. Meskipun petugas layanan telah mendapatkan pelatihan, namun respon yang ada belum sesuai harapan." jelasnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka jalannya rapat anggota Tim IPK dan IKM kanwil kemenkumham DIY melalui virtual yang juga diikuti oleh Kepala Bidang HAM, Purwanto, Jum'at (30/07/21).
"Dari data yang kami peroleh IPK dan IKM yang ada masih jauh dari sempurna, untuk itu rencana akan dilaksanakan kembali pelatihan hospitality yang peserta adalah seluruh pegawai dan petugas pelayanan kantor wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta. Diharapkan pimpinan dari petugas layanan dapat memahami pelayanan dan kendala yang dihadapi petugas layanan. Yang pada akhirnya dapat memberikan jalan keluar bagi petugas." ungkap Susanti.
Disampaikan pula dalam hasil monitoring bahwa selama PPKM kinerja sudah membuat laporan draft evaluasi rekomendasi intervensi yang isinya hasil survei IPK IKM sampai triwulan I, telah dipetakan indikator merah area mana saja, hasil survei triwulan I menjadi dasar evaluasi di triwulan II. Sementara itu Purwanto sangat mengharapkan terkait rencana kegiatan hospitality sangat bagus karena menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidangnya sehingga peningkatan IPK dan IKM kantor wilayah dapat terpenuhi sesuai harapan.
(Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Yogya Pasti Istimewa)