YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan acara Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan pada Kamis (16/1/20) di Hotel Grand Dafam Rohan, Yogyakarta. Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dilaksanakan sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keunagan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Pagar Butar Butar dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan rekonsiliasi diantaranya untuk mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good government), menginternalisasikan corporate university, serta untuk mewujdukan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Krismono dalam sambutannya menyampaikan bahwa laporan keuangan Kemenkumham di tahun 2018 telah memperoleh predikan wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal tersebut harus terus dipertahankan karena sebagai wujud akuntabilitas organisasi dalam berkinerja.
“Pada tahun anggaran 2018 Kemenkumham berhasil memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangnnya. Selain itu, Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta juga berhasil meraih beberapa penghargaan dalam laporan keuangan seperti peringkat 2 terbaik dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018 dari Kanwil Dijen Perbendaharaan Negara DIY. Semua pencapaian itu harus terus dipertahankan, jangan sampai akuntabilitas kinerja kita menurun”.
Selanjutnya, Krismono menyampaikan beberapa pesan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan diantaranya Kuasa Pengguna Anggaran segera menetapkan dan mengangkat pejabat pengelola kuangan tahun 2020,melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan percepatan pelaksanaan program, meningkatkan kinerja pelaksanaan angaran berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, melakukan pengelolaan barang milik negara dengan tertib administrasi, serta melakukan kolaborasi dengan stakeholder sehingga pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penganugerahan piagam atas prestasi capaian IKPA terbaik tahun 2019. Satuan kerja yang berhasil mengukir prestasi tersebut diantaranya Rutan Kelas IIB Wates menempati posisi terbaik ketiga dengan nilai 98,75, Rutan Kelas IIA Yogyakarta menempati posisi terbaik kedua dengan nilai 99,18, dan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menempai posisi terbaik pertama dengan nilai 99,29.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa