Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan

{tab Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan}

Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan

Persyaratan

• Pemblokiran akses SABH Yayasan Diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM oleh:
• Pembina dengan jumlah paling sedikit ½ dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH;
• organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan, dengan melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata dan/ atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut;
• Instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• Bukti PNBP Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
• Analisa permohonan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan persetujuan untuk dipenuhi atau tidak dipenuhi;
• Jika tidak dipenuhi, akan diinformasikan melalui surat kepada pemohon;
• Jika dipenuhi, akan dilakukan pemblokiran.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Rp. 1.000.000,-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

• Surat Jawaban Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan.

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan call center 1500-105

{tabs AHU Online}

https://parpol.ahu.go.id/

{/tabs}