Tim/Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum DIY harus Proaktif

Tim/Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum DIY harus Proaktif

 

 

Kanwil DIY (20/5) Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN Kementeria Hukum dan HAM RI (Bambang Palasara, SH, MH) beserta Kasubdit Bantuan Hukum (Kristiono, SH, MH) memberikan pengarahan kepada Tim/Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum D.I. Yogyakarta tahun 2014. Adapun materi pengarahan adalah : Agar Kanwil Kemenkumham DIY

Pengambilan sumpah dan pelantikan Notaris Dan Pejabat Eselon IV

Pengambilan sumpah dan pelantikan Notaris Dan Pejabat Eselon IV

Yogya(27/2)-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY (Endang Sudirman) mengambil sumpah dan melantik Notaris dan pejabat eselon IV dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Adapun Notaris yang diambil sumpah dan dilantik adalah:

  1. Henry Kusuma Brata, SH., M.Kn
  2. Yosefina Avia Pudus, SH., M.Kn
  3. Prita

Sosialisasi Pemilu 2014 di Bantul

Sosialisasi Pemilu 2014 di Bantul

(25/2)Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi pemilu 2014 di desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Narasumber dari kegiatan tersebut adalah Ngadiyo, SH dan Suwarno, SH dari sub bid Penyuluhan Hukum Kanwil Kemenkumham DIY dan Sutinah dari pemda Kabupaten Bantul. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 20 orang peserta dari pejabat pamong

Test Urine di Rutan Klas IIA Yogyakarta

Test Urine di Rutan Klas IIA Yogyakarta

(17/2) Tim Monev, Wasdal, Satgas kantib melakukan kegiatan pendampingan test urine dari BNNP DIY di Rutan Klas IIA Yogyakarta. Pelaksanaan Test urine dilaksanakan di Aula Rutan dengan kuota 40 sampel urine yang disediakan BNNP. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pegawai. Dalam kegiatan tersebut, Tim BNNP DIY dipimpin oleh AKBP

Harmonisasi Raperda Kulon Progo

Harmonisasi Raperda Kulon Progo
 

 

Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kulon Progo mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta(13/2) dalam rangka harmonisasi rancangan perda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Harmonisasiperaturan perundang-undangan ialah upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan yang harmonis.

Search mobile