Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY (Endang Sudirman, Bc.IP, S.Sos., MM) mengambil sumpah dan melantik 7 orang pejabat eselon IV lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY (13/11).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah
Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan amanat konstitusi yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Amanat konsitusi tersebut dioperasionalkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam rangka merealisasikan kewajiban dan
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan eksternal memiliki peran yang begitu penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Secara sederhana pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai induk dari organisasi pemasyarakatan.
(13/9/2013) Majelis Pengawas Wilayah (MPW) DIY melakukan pembinaan kepada notaris kota Yogyakarta di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Rr. Risma Indriyani, S.H., M.Hum (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kementerian Hukum dan HAM DIY / anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY). Hadir sebagai
Presentasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor LPP
YOGYAKARTA—Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) D.I Yogyakarta Novita Ilmaris, beri Arahan dalam Presentasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung
