YOGYAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY kembali melanjutkan monitoring dan evaluasi (monev) serta supervisi Pagu anggaran tahun 2023 pada jajaran satuan kerja (satker) UPT wilayah Kota Yogyakarta.
Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Mutia Farida dalam arahannya di Aula Rupbasan Kelas I Yogyakarta mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki mekanisme penyusunan Pagu anggaran 2023, Rabu(7/9/2022).
Ia menghimbau agar seluruh UPT untuk menyesuaikan mata anggaran dengan satuan biaya sesuai yang ditetapkan dan mencermati perencanaan anggaran. "Harus cermati betul perencanaan anggaran sehingga dapat terhindar dari revisi yang berulang-ulang," pesan Mutia Farida.
Dirinya juga menegaskan agar pimpinan wajib mengetahui terkait penyusunan perencanaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan konsitensi sasaran kinerja.
Selain itu, Mutia Farida mengingatkan agar UPT memperhatikan capaian kinerja. "Laksanakan dan dokumentasikan dengan baik seluruh kegiatan sesuai capaian kinerja sebagai laporan target kinerja yang berjalan linier dengan kepatuhan pelaksanaan anggaran," lanjutnya.
Hal ini disampaikan mengingat bahwa capaian target kinerja merupakan tolok ukur implementasi akuntabilitas kinerja organisasi serta mendorong tercapainya program prioritas Kemenkumham.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Bagian Program dan Humas F Surya Kumara memberikan arahan kepada seluruh satuan kerja (satker) jajaran Kanwil Kemenkumham DIY Wilayah Kota.
"Kepala Satker dan jajarannya perlu memperhatikan sejauh mana capaian output dan outcome kinerja instansi yang saat ini tengah memasuki semester II karena ini berkaitan erat dengan capaian kinerja hingga saatnya nanti di akhir tahun menyusun LKJIP," tuturnya.
LKJIP tersebut disusun sebagai laporan akuntabilitas kinerja program kegiatan dan anggaran. Selain itu, juga sebagai pertanggungjawaban kepada publik untuk evaluasi perbaikan pada peningkatan kinerja tahun berikutnya.
Turut hadir KUPT Jajaran Kemenkumham DIY Wilayah Kota Yogyakarta, Kasubbag Program dan Pelaporan, para Tim Monev Kanwil Kemenkumham DIY, serta para pegawai perwakilan masing-masing satker.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa