Bagaimana Prosedur untuk melakukan penelitian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta?

Berikut disampaikan alur permohonan perijinan penelitian:

1. Permohonan izin penelitian diterima oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DIY paling lambat 14 hari kerja sebelum penelitian dilaksanakan.
2. Pemohon mengirimkan surat permohonan yang ditandatangani pimpinan kampus/instansi penanggungjawab. Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemohon mengunggah permohonan secara daring melalui aplikasi SIPASTA https://sipasta.kumhamjogja.id/. Pemohon diharuskan memiliki akun SIPASTA dengan cara melakukan registrasi melalui aplikasi, dengan akun ini pemohon dapat dengan mudah memantau proses perizinan yang diajukan.
4. Permohonan ijin penelitian dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup pemohon dan proposal penelitian.
5. Permohonan yang masuk akan didisposisikan ke bagian/bidang terkait untuk dimintakan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY.
6. Permohonan akan diproses paling lambat 3 (tiga) hari kerja atau sesuai urutan prioritas antrian permohonan dan agenda pimpinan.
7. Jika permohonan disetujui, akan terdapat status Setuju di akun SIPASTA pemohon dan tersedia tombol Unduh Surat Persetujuan.
8. Setelah diunduh, pemohon mencetak surat persetujuan izin penelitian sebanyak 3 (tiga) lembar untuk diserahkan kepada:
   1. Bagian/Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dituju,
   2. Pihak Universitas/Fakultas/Sekolah pemohon, dan
   3. untuk diarsipkan sendiri oleh pemohon.

Pelayanan ini tidak dipungut biaya. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta.