YOGYAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY memperoleh Arahan dan Penguatan dari Kepala Biro (Kabiro) Perencanaan, Ida Asep Somara dan Tim Reformasi Birokrasi Setjen terkait dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY, Rabu (22/02/2023).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, didampingi Kadiv Administrasi Rahmi Widhiyanti menyampaikan sambutan pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY.
Agung menyampaikan bahwa satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY telah berproses dan berkomitmen untuk membangun Zona Integritas. Dibuktikan dengan 8 satuan kerja WBK/WBBM yang sudah berpredikat WBK/WBBM yaitu 7 WBK dan 1 WBBM.
“RB ini merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur,” ujarnya.
Dengan adanya arahan Kepala Biro Perencanaan Agung berharap Kemenkumham DIY mendapat pencerahan dalam pelaksanaan RB di Tahun 2023 yang mengalami penyesuaian, sehingga dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran.
Kabiro Perencanaan, Ida Asep Somara, membuka dengan penjelasan terkiat RB Tematik. Dalam arahannya menyampaikan terkait Kebijakan Pelaksanaan RB Tahun 2023 ini fokus bersama bukan pelaksanaan PMPRB tetapi menjadi fokus terhadap RB Tematik dalam 4 hal diantaranya, Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Prioritas Presiden. "Perubahan ini bertujuan agar fokus dan maksimal hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Kegiatan arahan ini dilakukan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY, karena di DIY sudah terdapat 3 pemerintah daerah di DIY yang menjadi pilot project RB Tematik dari Kemenpan RB. Sehingga diharapkan Kemenkumham DIY dapat mememiliki peran serta dalam membantu menyukseskan program tersebut. "Harapan Saya Kemenkumham DIY bisa menjadi ikon karena sangat ideal dan provinsinya juga sangat mendukung," lanjutnya.
Selain itu disampaikan peran-peran Kementerian terutama Kemenkumham dalam membantu meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan dan pemberdayaan. "Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu terkait regulasi yang diselaraskan oleh Perancang PP, atau bisa dari Kekayaan Intelektual," lanjutnya.
Ida Asep juga menyampaikan terkait Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, bahwa tahun ini pengusulan tidak dibatasi lagi, seluruhnya akan dilakukan penilaian TPI dan hasilnya akan disampaikan TPN.
Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh pemaparan evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Subbkoordinator Evaluasi Reformasi Birokrasi Setjen Jusneni dan dilanjutkan diskusi bersama peserta kegiatan. Dalam paparannya Jusneni memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY karena telah memenuhi data dukung LKE dan RKT RB lengkap 100%.
"Kanwil DIY adalah salah satu Kanwil yang seluruh satuan kerjanya berhasil melengkapi data dukung untuk RB, terima kasih telah melengkapi secara tepat waktu, tetap dipertahankan semangatnya di tahun ini," pesannya.
Selain Kakanwil dan Pimti Pratama Kanwil ikut hadir pada Pengarahan ini Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Pengawas, dan Operator Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY baik secarai langsung hadir di Aula maupun secara Virtual dari Satuan Kerja masing-masing.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa
Hubungi Kami 
