YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menghadiri kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Belanja Penanganan Covid-19 TA 2021. Kegiatan yang diselenggarakan Biro Keuangan Kemenkumham secara virtual itu dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto.
Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali bersama Kepala Subbagian Pengelolaan dan BMN, Yudi Arto dan para Pengelola Keuangan mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa (22/2/2022). Dalam kegiatan tersebut disampaikan langkah strategis awal tahun berkaitan dengan peningkatan Nilai IKPA.
Wisnu mengatakan perlu dilakukan perbaikan perencanaan dengan me-review DIPA secara periodik dengan memperhatikan PMK 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 dan mempercepat pelaksanaan program didasari rencana kegiatan dan RPD yang telah disusun. Selain itu, Wisnu meminta agar dilakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), peningkatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal, hingga peningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Penilaian IKPA.
Wisnu juga menyampaikan langkah-langkah peningkatan Nilai IKPA. Ia berharap seluruh jajaran Kemenkumham dapat berkinerja maksimal dalam pengelolaan keuangan.
"Tingkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan dan perencanannya, serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai pencairan dana bulanan. Selain itu, perhatikan Progres Penyelesaian Kegiatan sesuai rencana dan hitung progres belanja untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Tingkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembiayaan pada SPM dan lakukan koordinasi dengan Supplier untuk mengecek data Supplier," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan materi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)