Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

Berita Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Kakanwil Kemenkumham DIY Dilantik Sebagai Majelis Kehormatan-Pengawas Notaris Wilayah

notaris2507 1

NUSA DUA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melantik Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris untuk seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Imam Jauhari dilantik secara langsung oleh Menkumham sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dilaksanakan di Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Senin (25/7/2022). Yasonna menekankan pentingnya peran Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

"Saya mengucapkan selamat kepada Saudara-Saudara yang telah saya lantik dan diambil sumpahnya dalam Pergantian Antar-Waktu Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Saya minta Saudara-Saudara untuk tetap maksimal dalam mengemban amanah sebagai anggota Majelis," ujar Yasonna.

"Semoga MPN dan MKN dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Notaris semakin meningkat dan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat tercipta," lanjutnya.

Notaris2507 2

Yasonna menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab MPN dan MKN membutuhhkan integritas tinggi. Ia meminta para anggota MPN dan MKN memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Tugas dan tanggung jawab Saudara-Saudara sebagai anggota MPN dan MKN membutuhkan integritas tinggi. Untuk itu, setiap anggota Majelis harus memiliki komitmen yang kuat serta terus menambah pengetahuan dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris," tegasnya.

Yasonna juga meminta Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai salah satu rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) untuk mendukung keanggotaan Indonesia dalam FATF, yaitu negara-negara yang tergabung dalam kelompok kerja aksi keuangan untuk pencucian uang, dalam upaya memerangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penanggulangan terorisme.

Notaris2507 3

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY Mutia Farida dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yustina Elistya Dewi sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dari unsur Notaris, serta anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah di DIY.

(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)

Notaris2507 4

Notaris2507 5

Notaris2507 6

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2024 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   08112640146
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humaskanwiljogja@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI