Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

Berita Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Kanwil Kemenkumham DIY adakan Rapat Pembahasan Rekomendasi verifikasi OBH

WhatsApp Image 2024 09 10 at 15.43.33

YOGYAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas bantuan hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengadakan kegiatan verifikasi faktual. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi bantuan hukum (OBH) dan menyusun rekomendasi yang tepat pada Selasa (10/09/2024).

Setelah melakukan pemaparan kinerja masing-masing OBH, tim pokja verifikasi menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam penyediaan bantuan hukum yang lebih baik.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah mengingatkan pentingnya menyandingkan data dokumen dengan hasil verifikasi faktual. Meidy menegaskan bahwa verifikasi faktual merupakan langkah krusial dalam proses bantuan hukum. Beliau penyandingan ini untuk memastikan rekomendasi yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

"Verifikasi faktual adalah kunci untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang kita berikan tepat sasaran dan efektif," tegas Meidy Firmansyah.

WhatsApp Image 2024 09 10 at 15.43.32 1

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2024 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
PikPng.com phone icon png 604605   08112640146
PikPng.com email png 581646   kanwiljogja@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humaskanwiljogja@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI