Wonosari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY secara intensif melakukan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Kelas IIB Wonosari dan Rupbasan Kelas Ii Wonosari dalam rangka persiapan penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu fokus pendampingan adalah pengelolaan website UPT versi terbaru (v5). Tim dari Kanwil Kemenkumham DIY yang
terdiri dari Kepala Sub Bagian HRBTI Dwinarso Nugroho dan Prakom Ahli pertama RIdlo Fadli robbi memberikan bimbingan langsung terkait editing website, mulai dari pembaruan profil satker dan pejabat, hingga pengaturan tampilan banner slider. Selain itu, pendampingan juga mencakup pengunggahan dokumen Keterbukaan Informasi Publik (KIP) seperti DIPA, RKKL, LAKIP, SOP, dan alur pelayanan.
"Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan website UPT memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat menjadi sarana informasi yang efektif bagi masyarakat," ujar Dwinarso Nugroho
Hubungi Kami 
