YOGYAKARTA - Sebagai salah satu upaya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai HAM, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2022.
"Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan per Undang-Undangan, salah satunya penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM yang menjadi pedoman penyusunan dan perencanaan pembangunan manusia dan infrastruktur secara berkelanjutan," ujar Kepala Bidang HAM Purwanto di Aula Kanwil Kemenkumham DIY Senin(25/4/2022).
Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati 4 (empat) generasi. Dari sisi pelaksanaan Aksi HAM, hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya.
"Namun, dari pencapaian HAM tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan diantaranya yaitu ruang lingkup aksi HAM generasi sebelumnya yang masih sangat luas dan belum fokus," ujarnya.
Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RANHAM sebagai upaya percepatan dan sinergi. Sehingga dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, penyusunan aksi HAM berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu anak, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa Pemerintah termasuk Kanwil Kemenkumham DIY yang dipimpin oleh Imam Jauhari terus berkomitmen serta bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan di Bidang HAM sesuai dengan Nawacita Presiden R.I.
Melalui program RANHAM, Kemenkumham RI yang dipimpin oleh Yasonna H Laoly berupaya mensinergikan setiap program kebijakan yang diambil baik di tingkat pusat maupun daerah agar selaras dengan kepentingan HAM.
"Selain dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai HAM, program aksi dan implementasi Aksi HAM ini juga dapat membangun semangat, mewujudkan komitmen dan memperkuat rasa tanggungjawab bersama guna menciptakan sinergi antar lembaga," pungkasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan paparan materi oleh Kepala Bappeda DIY Benny Suharsono dan dilanjutkan diskusi bersama para peserta yang dihadiri oleh Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pelaporan Aksi HAM se- DIY serta para Pejabat di Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa