YOGYAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM terus memacu peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan hal itu, satuan kerja Imigrasi didorong untuk mengoptimalkan kinerja anggaran dan memaksimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Workshop Refreshment Perbendaharaan dan Evaluasi IKPA pada Satuan Kerja Keimigrasian di Sheraton Hotel Yogyakarta, Rabu (29/6/2022). Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Supartono, Sekretaris Inspektorat Jenderal Natanegara Kartika Purnama, dan Kepala Biro Keuangan Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto itu dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari.
"Kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, termasuk pelayanan Keimigrasian, tentu akan memberikan cermin terhadap kualitas penyelenggaraan birokrasi. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja birokrasi adalah dengan mengukur Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA," ujar Imam.
"Kegiatan Workshop Refreshment Perbendaharaan dan Evaluasi IKPA ini perlu dilakukan sebagai forum belajar bersama dan berdiskusi langsung dengan narasumber sehingga ke depannya diharapkan tata kelola keuangan satker Imigrasi akan semakin baik," lanjutnya.
Sementara itu, Supartono menilai pengelolaan anggaran yang baik dari satker Imigrasi akan membawa kontribusi positif. Ia mengajak seluruh peserta kegiatan, yang terdiri atas para pengelola keuangan di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi, untuk terus meningkatkan pengelolaan perbendaharaan di satkernya masing-masing.
"Saya mengajak seluruh peserta pejabat bendahara untuk terus meningkatkan pengelolaan perbendaharan dan mengikuti arahan narasumber yang nanti akan diberikan. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk kita semua," ujar Supartono.
Selanjutnya, Natagara berpesan agar seluruh jajaran menjaga marwah Kemenkumham. Jika ada permasalahan, ia berharap bisa segera dikomunikasikan untuk diberikan penanganan yang tepat.
"Mari kita bekerja bersama-sama untuk menjaga marwah Kementerian Hukum dan HAM, jangan membuat citra kurang baik untuk kementerian yang kita cintai ini. Mari kita menjaga marwah Kemenkumham dengan baik. Oleh karenanya, apabila ada permasalahan, segera laporkan," tegasnya.
Wisnu selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Imigrasi yang dapat menyelesaikan dengan baik persoalan anggaran. Ia berharap jajaran Imigrasi juga berkontribusi maksimal untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimiliki Kemenkumham.
"Kita bisa memacu kinerja lebih baik lagi. Alhamdulillah kita dapat mempertahankan opini WTP berturut-turut, ini harus kita pertahankan," ungkapnya.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)