YOGYAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Wamenkumham menyampaikan dukungan kepada Kanwil Kemenkumham DIY untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBM).
Kunjungan Wamenkumham di Kanwil Kemenkumham DIY, Jumat (27/5/2022) didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari. Kanwil Kemenkumham DIY dinilai telah memiliki pelayanan yang baik dan siap untuk meraih predikat WBBM.
"Pada hari ini saya menyempatkan diri mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Saya melihat kesiapan Kanwil DIY dalam rangka memperoleh predikat WBBM pada tahun ini," ujar pria yang akrab disapa Eddy itu.
"Saya yakin dan percaya, kenyamanan, pelayanan yang sangat memadai, dan ketenteraman, ketertiban di Kanwil Hukum dan HAM DIY, saya menaruh harapan besar, tahun ini insyaallah dapat memperoleh predikat WBBM," lanjutnya.
Sementara itu, Kakanwil Imam Jauhari menyebut Kanwil Kemenkumham DIY menggencarkan inovasi di bidang Teknologi Informasi sebagai strategi jitu untuk meraih predikat WBBM. Dengan adanya inovasi berbasis TI, pelayanan diharapkan dapat semakin profesional dan dapat diakses masyarakat dengan semakin mudah.
"Strateginya adalah membuat inovasi, yang saat ini dilaksanakan oleh seluruh satker yang ada di wilayah Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan, sudah mempergunakan teknologi informasi sehingga masyarakat yang akan menggunakan layanan merasa dipermudah, sudah tidak sulit, sudah transparan, sudah profesional, sehingga harapan kita dalam rangka memperoleh predikat WBBM mudah-mudahan dapat tercapai," ujar Imam.
Sebelum berkunjung ke Kantor Wilayah, Wamenkumham sebelumnya mengunjungi Rutan Kelas IIA Yogyakarta dan Rupbasan Kelas I Yogyakarta. Wamenkumham juga menyampaikan dukungan kepada kedua UPT untuk dapat meraih predikat WBK dan WBBM di tahun ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi Mutia Farida, Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)