KULONPROGO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pertemuan dilaksanakan untuk membahas kerja sama pengembangan Griya Abhipraya Bapas Kelas I Yogyakarta.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto yang memimpin audiensi menyampaikan harapan adanya dukungan dari Pemda Kulon Progo untuk memberikan pelatihan kemandirian dan kepribadian bagi para Klien Pemasyarakatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo yang menjadi wilayah kerja Bapas Kelas I Yogyakarta.
"Dalam rangka mewujudkan Griya Abhipraya, kami berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah Kulon Progo. Melalui Griya Abhipraya ini nantinya diharapkan mampu memberikan bekal bagi para Klien Pemasyarakatan, sehingga siap untuk berbaur kembali dengan masyarakat," ujar Agung, Kamis (27/4/2023).
Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani menambahkan bahwa Griya Abhipraya merupakan prioritas nasional di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdapat empat bidang dalam Griya Abhipraya, yakni kepribadian, kemandirian, hukum, dan kemasyarakatan. Keempat bidang itulah yang nanti akan dikerjasamakan dengan OPD.
"Griya Abhipraya diharapkan menjadi sebuah sentra pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang dilakukan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan maupun Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), bekerja sama dengan OPD yang ada di wilayah DIY," jelas Ayu.
"Griya Abhipraya ini juga siap menjadi tempat untuk implementasi keadilan restoratif, jika nanti UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah diberlakukan," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menyambut baik kerja sama yang dibangun oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Pihaknya siap mendukung pengembangan Griya Abhipraya.
Sebagai wujud dukungan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menghadirkan langsung OPD dalam pertemuan tersebut, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Bagian Hukum.
(Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)