YOGYAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini telah diraih oleh Kemenkumham 14 kali berturut-turut sejak tahun 2009.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan kemenkumham Tahun 2022 dilaksanakan di Jakarta, Jumat (4/9/2023) dan disaksikan oleh seluruh satuan kerja secara virtual.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas upayanya mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Upaya tersebut pun diganjar dengan Opini WTP yang kembali didapatkan Kemenkumham.
"Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Desember telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," ujar Nyoman.
"Opini atas Laporan Keuangan Kemenkumham tahun 2022 kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi perolehan Opini WTP untuk ke-14 kalinya ini. Hal ini disebutnya sebagai komitmen jajaran Kemenkumham dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Ini merupakan pencapaian Opini WTP yang ke-14 kali sejak tahun 2009. Hal ini merupakan kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN," kata Yasonna.
Yasonna pun meminta seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Opini WTP yang kembali bisa diraih ini menjadi semangat baru untuk terus melakukan perbaikan.
"Seluruh jajaran Kemenkumham saya harap tidak berpuas diri. Jadikan ini semangat untuk bekerja dan berkinerja lebih baik lagi untuk mempertahankan WTP di tahun-tahun mendatang," ungkap Yasonna.
"Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan melakukan tata kelola keuangan negara dengn baik. Jangan pernah puas dan terus lakukan perbaikan agar bisa melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan," tandasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto beserta jajaran turut berbangga atas capaian ini. Kanwil Kemenkumham DIY terus berkomitmen mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan berkontribusi positif untuk mencapai Opini WTP di tahun-tahun mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus, Kepala Bagian Umum Yudi Arto, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Fitri Wulansari, serta Tim Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham DIY.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)