SLEMAN - Kanwil Kemenkumham DIY melakukan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas F. Surya Kumara dilaksanakan pada satuan kerja Bapas Kelas I Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman, Jumat (5/7/2024).
Kegiatan dilaksanakan sebagai dasar persiapan untuk Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan juli, selain itu juga sebagai tindak lanjut dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal.
Pada kesempatan tersebut, Surya membuka kegiatan dan menyampaikan hasil rekomendasi penilaian mandiri AKIP kepada peserta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Aula Bapas Kelas I Yogyakarta. Selain menyampaikan hasil rekomendasi penilaian mandiri AKIP, Surya kembali menekankan terkait pembenahan penyajian substansi dokumen laporan hasil setiap kegiatan dengan berpedoman pada TNDE.
Hal ini dilakukan agar akuntabilitas kegiatan dalam bentuk laporan dapat menggambarkan bukti konkret capaian setiap tujuan kegiatan yang berdampak.
"Artinya adanya fungsi pemantauan oleh pimpinan satker dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindaklanjut berkesinambungan, dan seluruh kegiatan apapun pada setiap tahapan proses menggambarkan polarisasi teemwork yang dibangun seperti koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dengan internal maupun eksternal," ucapnya.
Selain itu, kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengimplementasikan salah satu fungsi dalam alur evaluasi AKIP, yaitu mengkomunikasikan hasil penilaian SAKIP oleh APIP yang telah dilaksanakan di bulan Juni lalu.
Surya menyampaikan bahwa hasil penilaian SAKIP Lapas Kelas IIB Sleman yaitu nilai BB sangat baik dan Bapas Kelas I Yogyakarta nilai juga BB sangat baik.
Pada akhir arahan Surya berharap setelah kegiatan evaluasi agar seluruh satuan kerja dapat menyajikan akuntabilitas laporan yang lebih baik.
"Saya harap setelah kegiatan ini penyajian laporan dapat lebih baik karena akan menjadi sia-sia jika sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan baik namun tidak disajikan bukti konkrit tersebut dalam dokumen laporan," lanjutnya.
Dengan laporan yang baik dan data output maupun outcame yang benar tentunya akan memudahkan dalam mengevaluasi kegiatan selanjutnya juga untuk pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu serta sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.
"Dengan demikian penekananan pemahaman penyusunan laporan yang benar juga sangat berpengaruh pada nilai capaian AKIP," ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung oleh tim Kanwil Kemenkumham DIY kepada satuan kerja terhadap dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaporan capaian kinerja.
Dalam pendampingan Tim Kanwil DIY memberikan rekomendasi untuk segera menyesuaikan perjanjian kinerja dengan Renstra Perubahan terbaru, serta melaporkan capaian perjanjian kinerja guna bahan Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta Cahyo Dewanto menyambut baik kegiatan ini, beliau menyampaikan dengan adanya kegiatan monitoring harapannya kinerja satuan kerja bisa menjadi lebih optimal serta dokumen pelaporan menjadi lebih berkualitas.
Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2024 mulai satuan kerja wilayah Kota Yogyakarta, Wilayah Bantul, dan Wilayah Wates.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa