YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi harmonisasi regulasi dan penguatan kerja sama hukum yang berkualitas di wilayah DIY. Hal ini terlihat dari intensitas kegiatan yang dilakukan oleh Subbidang FPPHD, Bidang Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, pada hari Selasa, (12/11/ 2024).
Dalam sehari, tim dari Kemenkumham DIY telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat regulasi daerah dan meningkatkan sinergi hukum di Yogyakarta.
Salah satu agenda utama adalah rapat harmonisasi Raperwal yang membahas tarif layanan non-medis di RSUD DIY, yang berlangsung di Kanwil Kemenkumham DIY. Sementara itu, di Hotel Cavinton, Yogyakarta, berlangsung rapat verifikasi batas desa di DIY yang bertujuan untuk memperjelas batas-batas administratif wilayah.
Di Gaia Cosmo Hotel, diselenggarakan konsultasi publik guna menyusun panduan aksi respons terhadap peringatan dini siklon tropis DIY, yang diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana alam. DPRD DIY juga menjadi tempat berlangsungnya paparan naskah akademik Raperda mengenai riset dan inovasi daerah, sebagai langkah awal untuk mendorong penelitian dan invensi lokal.
Di Kabupaten Bantul, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang promosi pariwisata diselenggarakan di Joglo Parangtritis, Kretek, dengan harapan dapat meningkatkan daya tarik wisata daerah. Tindak lanjut acara GTRA DIY 2024 juga menjadi fokus, dengan rapat yang digelar di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DI.Yogyakarta, sebagai bagian dari koordinasi program-program pertanahan strategis.
Selain itu, di Setda Kota Yogyakarta, pembahasan mengenai Raperwal terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika turut dilakukan untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Agenda diakhiri dengan rapat penyusunan naskah akademik Perda tentang pamong kalurahan yang dilaksanakan di Dinas PMK Sleman, sebagai langkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan di DIY.
Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkumham DIY dalam mendorong sinergi kebijakan serta pembaruan regulasi yang relevan bagi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.
(Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa)