JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY tergabung di Komisi I yang membidangi Perencanaan dan Keuangan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Tahun 2023. Hasil dari pembahasan di Komisi I nantinya adalah Surat Edaran (SE) terkait Perencanaan dan Keuangan di Kemenkumham.
Pembahasan Komisi I dilaksanakan di Diamond 1 Meeting Room, Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023). Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono menjadi salah satu anggota Komisi, sementara Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti bertindak sebagai Sekretaris Komisi.
Rapat Komisi I membahas draf Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas Target Capaian, Ukuran Keberhasilan, Percepatan, Upaya, dan Data Dukung. Target capaian pembahasan komisi ini meliputi meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, prioritas, transparan, dan akuntabel.
Narasumber Value Alignment Advisory Henry Christianto menjelaskan tentang Pedoman Penyusunan IKU dan Manual IKU. Henry juga menjelaskan parameter penilaian SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Sekretaris Ditjen HAM Aman Riyadi, Sekretaris Ditjen PP Ceno Hersusetiokartiko, dan Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara turut memberikan pengarahan dalam sesi rapat komisi ini. Ida Asep menjelaskan bahwa pembahasan pada komisi ini merupakan satu kesatuan proses dari ranah perencanaan hingga keuangan.
"Harus melihat semua aspek dan faktor yang terkait, misalnya jika permasalahannya harus mengubah regulasinya, maka dapat diberikan rekomendasi yang sesuai dengan itu," jelas Ida Asep.
"Salah satu faktor penting adalah bagaimana mengintegrasikan dan sinkronisasi proses perencanaan dan pelaksanannya agar pelaporannya baik," ungkapnya.
Rakor Pengendalian Dukungan Manajemen telah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto pada Senin (17/7) pagi tadi. Peserta Rakor terbagi dalam empat komisi, yakni Komisi I yang membidangi Perencanaan dan Keuangan, Komisi II Bidang SDM, Komisi III membahas SPBE, Humas, dan Umum, dan Komisi IV yang membidangi BMN.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
Hubungi Kami 
