JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY mengikuti Sosialisasi Penilaian Mandiri Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penilaian mandiri ini bertujuan mendorong Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sampai ke unit kerja terkecil untuk menumbuhkan budaya kerja yang mampu meningkatkan kinerja organisasi.
Sosialisasi Penilaian Mandiri AKIP dilaksanakan di City Grand Ballroom, Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023). Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto bersama Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti hadir secara langsung mengikuti kegiatan ini.
Inspektur Wilayah V, Marasidin, sebagai Koordinator Penilaian AKIP mengatakan bahwa terdapat perubahan dalam penilaian AKIP dari yang sebelumnya evaluasi sampai di tingkat Kanwil menjadi evaluasi hingga ke satuan kerja terkecil.
"Kami menyadari memang ini perlu penanganan yang serius dan support dari Bapak Ibu Kakanwil agar segera selesai. Untuk WBK harus minimal nilai B, untuk WBBM minimal nilainya BB," ujar Marasidin.
"Kami berharap Bapak Ibu Kakanwil agar support satuan kerja di wilayahnya yang ikut berkontestasi dalam mencapai predikat WBK dan WBBM," lanjutnya.
Ada 74 satuan kerja Kemenkumham yang telah lolos seleksi menuju penilaian TPN dari Kementerian PAN-RB dengan catatan evaluasi SAKIP satuan kerja. Marasidin mendorong seluruh satuan kerja untuk segera memaksimalkan penilaian demi pemenuhan data dukung tersebut.
"Melalui kegiatan ini kami berharap untuk nilai SAKIP tahun-tahun berikutnya akan ada peningkatan dari nilai di tahun 2022," tuturnya.
Auditor Madya Inspektorat Jenderal Titut Sulistyaningsih bersama tim selanjutnya menjelaskan teknis Penilaian Mandiri AKIP satuan kerja. Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan pentingnya manajemen risiko bagi satuan kerja sebagai langkah antisipasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Bagian Program dan Humas F Surya Kumara, serta Tim Subbagian Program dan Pelaporan secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)