YOGYAKARTA – Kanwil Kemenkumham DIY mengikuti acara Evaluasi Pencatatan Transaksi E-Purchasing Tahun 2022. Kegiatan diikuti secara daring oleh Kepala Bagian Umum Yudi Arto, para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah, beserta Pejabat Pembuat Komitmen UPT.
Evaluasi E-Purchasing dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2023. Indeks ITKP dapat didorong agar sesuai target dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan E-Purchasing.
Subkoordinator Pemantauan dan Evaluasi Biro BMN Sekretariat Jenderal Budi Widiyanto dalam pemaparannya menyampaikan bahwa skor ITKP Kemenkumham per tanggal 27 Maret 2023 adalah 83,6. Selain itu, poin-poin evaluasi dari tahun 2022 adalah masih belum terselesaikannya paket pengadaan sesuai target yaitu 50%.
“Kita akan terus mendorong hingga target minal 50% dapat tercapai”, jelasnya dari Jakarta.
Pemaparan materi selanjutnya adalah dari JF PPBJ Madya Biro BMN Hidayah Amirullah. Hidayah menyampaikan bahwa di tahun 2022 lalu paket E-Purchasing yang belum selesai total 923 dengan nilai 432.089.916.617.
“Bagi satuan kerja yang masih memiliki paket pengadaan belum terselesaikan supaya segera menindaklanjuti”, pungkasnya.
Humas Kanwil Jogja - Jogja Pasti Istimewa
Hubungi Kami 
