SLEMAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar Sosialisasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja bertema 'Akuntabilitas Kinerja Kinerja PASTI'. Kanwil Kemenkumham DIY mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorintasi pada hasil.
Sosialisasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan di Hotel Merapi Merabu Yogyakarta, Rabu (27/9/2023). Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang akuntabel menjadi salah satu pilar transformasi birokrasi digital.
"Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Ini adalah alat penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Agung.
Agung menyebut sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk memahami penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah secara mendalam. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menjadi kunci penting untuk memastikan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
"Setelah mengikuti sosialisasi ini kami harapkan para peserta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP dan SMART pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti mengatakan sosialisasi ini untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja, serta mendorong Kantor Wilayah sebagai instansi pemerintah melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan, terwujudnya transparansi kinerja, dan mengetahui tingkat keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
"Kegiatan ini untuk meningkatkan implementasi nilai akuntabilitas kinerja serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY," kata Rahmi.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari pihak eksternal dan internal Kemenkumham, yakni Edward Agustin dan Wuryanto Hidayatullah dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, Moslem Idrus Salam dan Achmad Ramadhoni dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, serta Effie Handayani dari Inspektorat Wilayah V.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Monica Dhamayanti, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta para operator SAKIP Kantor Wilayah dan UPT.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa)
Hubungi Kami 
