YOGYAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum. Acara yang digelar pada Jumat, (15/11/2024) ini berlangsung di Graha Penyayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan berbagai hal yang menyoroti peran penting kementerian dalam mendukung program prioritas Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama pada poin ketujuh yang fokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan. korupsi.
Supratman menjelaskan bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak. “Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif untuk mewujudkan bangsa yang berkeadilan dan berintegritas,” ujarnya.
Adapun para Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Min Usihen sebagai Kepala BPHN , Andry Indrady sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, GAP Suwardani sebagai Kepala BPSDM Hukum, Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, dan Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.
Lebih lanjut Supratman juga menyampaikan arahan penting kepada para pejabat yang dilantik agar dapat menjalankan amanahnya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Seperti
Menjaga Integritas dan Akuntabilitas, Mendukung Reformasi Birokrasi, Memperingatkan Kompetensi dan Profesionalisme, Memperkuat Sinergi Antar-Kementerian, dan Memberikan Keteladanan.
Selain itu, Supratman mengingatkan para Kepala Kantor Wilayah dan panitia penyelenggara CPNS agar proses penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dilaksanakan dengan integritas dan transparansi, serta memberikan dukungan penuh bagi calon peserta yang memiliki kebutuhan khusus. “Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan profesionalisme dalam seleksi CASN. Jika terlaksana dengan baik, kita akan menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lainnya,” kata Supratman.
Lebih jauh lagi, ia juga menekankan pentingnya sistem kenaikan pangkat dan jenjang karier yang berbasis pada sistem merit. “Sistem manajemen talenta yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul,” tambahnya. Menteri Supratman juga menekankan perlunya percepatan integrasi data di semua layanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi secara transparan.
Di akhir perayaannya, Supratman mengajak seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. “Sistem integrasi adalah kunci untuk kemudahan akses dan kepercayaan publik. Mari kita wujudkan kementerian yang berintegritas dan transparan,” tutupnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto yang menghadiri acara pelantikan secara langsung menyampaikan ucapan selamat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelantikan 15 Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di Kementerian Hukum.
“Pelantikan ini adalah langkah penting dalam memperkuat kinerja dan kontribusi Kementerian Hukum dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, serta menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia,” pungkas Agung.
Hubungi Kami 
