WATES - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi (IPK-IKM) Triwulan I Tahun 2023 ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kulonprogo yaitu Rupbasan Kelas II Wates dan Rutan Kelas IIB Wates.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Purwanto tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis survei. Disamping itu, pemantauan tersebut untuk menggali kendala pelaksanaan survei ataupun tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil survei periode sebelumnya.
“terkait hasil survei pada beberapa variabel pernyataan survei periode triwulan I tahun 2023 masih terdapat indikator merah dan kuning perlu dilakukan pendalaman terhadap operator pelaksana survei berbasis aplikasi 3AS Balitbangkumham,” jelasnya di ruang pelayanan terpadu Rupbasan Kelas II Wates, Jumat (14/04/2023).
Didampingi Kepala Rupbasan Wates dan tim zona integritas, tim kantor wilayah melaksanakan pengamatan fasilitas sarana survei hingga ruang pelayanan publik dan petugasnya. Selanjutnya, tim memberikan rekomendasi terhadap hasil pemantauan tersebut kepada Rupbasan Wates untuk ditindaklanjuti.
Setelah menyelesaikan agenda di Rupbasan Wates, pengamatan dilanjutkan ke Rutan Kelas IIB Wates. Tim disambut baik oleh Kepala Rutan Kelas IIB Wates Erik Murdiyanto dan operator survei 3AS. Erik menuturkan bahwa dengan adanya pemantauan hasil survei seperti ini dapat lebih mendorong perbaikan kualitas pelayanan di satuan kerjanya.
“kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi kehadiran tim ke Rutan Wates yang membantu peningkatan kualitas pelayanan publik yakni dengan adanya rekomendasi tindak lanjut hasil survei,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Yonki Edward Majakirto yang juga hadir dalam kegiatan tersebut berharap adanya peningkatan kepuasan masyarakat di periode survei yang akan datang, sehingga membantu mewujudkan Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Rutan Wates.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa)