JAKARTA - Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan HAM memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen sebagai bekal sebelum menuju rapat masing-masing Komisi esok hari. Kanwil Kemenkumham DIY siap berkontribusi maksimal dalam rakor ini.
Pengarahan Pimti Madya dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2023) malam. Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto bersama Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti hadir langsung berpartisipasi di rapat koordinasi ini.
Kepala BPSDM Iwan Kurniawan, Kepala BSK Y Ambeg Paramarta, dan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi Asep Kurnia, serta Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi yang mewakili Inspektur Jenderal menjadi pemateri di sesi kali ini.
Iwan Kurniawan memaparkan materi terkait Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Mewujudkan SMART ASN di Lingkungan Kemenkumham. Ia menekankan tujuan tercapainya birokrasi berkelas dunia dengan pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
"RPJM ke-4 mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang harus didukung oleh ASN yang SMART," ujar Iwan.
SMART ASN disebut iwan memiliki profil integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global dengan pemahaman IT, memiliki kemampuan bahasa asing, ramah dalam memberikan pelayanan, memiliki jejaring, dan memiliki jiwa entrepreneurship.
Sementara itu, Y Ambeg Paramarta memaparkan materi terkait Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Kualitas Kebijakan Kemenkumham. Menurutnya, suatu kebijakan harus berpijak pada bukti yang objektif.
"Kebijakan yang baik adalah kebijakan berbasis data dan bukti, memiliki kualitas teknis dan kepercayaan, serta lingkungan kebijakan yang mendukung," ungkapnya.
Asep Kurnia selaku Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi menyampaikan materi tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kantor Wilayah Kemenkumham. Ada empat aspek yang harus diterapkan dalam RB Tematik di Kanwil, yakni penerapan RB Tematik dalam hal pengentasan kemiskinan, aspek kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan percepatan kualitas aktual Presiden dengan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
"Aspek yang menjadi perhatian adalah digitalisasi administrasi pemerintah, yaitu melalui pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional," tutur Asep.
Pemateri terakhir, Lilik Sujandi, menyampaikan hasil monitoring dan pemantauan RKT RB Kantor Wilayah dan memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham DIY yang telah melengkapinya 100 persen. Lilik pun menyampaikan pesan dari Inspektur Jenderal kepada para peserta rakor.
"Perlu diingat bahwa Insan Pengayoman sejati adalah mereka yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya antikorupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri menjadi benalu, parasit, dan virus organisasi," tandasnya.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
Hubungi Kami 
