Bali - Kanwil Kemenkumham DIY mengirimkan perwakilan dalam Forum Diskusi Bisnis Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali, Selasa (17/10/2023). Diskusi ini mengangkat tema 'Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Bussiness Environment, And To Ensure Legal Certainty in The Settlement of Disputes'.
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar yang hadir membuka acara menyampaikan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendorong pengembangan kepemilikan persereoan dan wirausaha.
"Dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, kita harus memberikan keyakinan bahwa membangun bisnis adalah suatu hal yang simpel tanpa adanya birokrasi yang rumit, namun tetap menjaga dari adanya tindak kejahatan, harus seimbang antar keduanya," ujar cahyo.
Cahyo juga memaparkan bahwa saat ini Indonesia juga sedang berfokus untuk mencegah tindak kejahatan pencucian uang di mana sedang diupayakan agar Indonesia dapat menjadi anggota penuh organisasi Anti Pencucian Uang Internasional yang bernama Financial Action Task Force (FATF) sehingga dapat meningkatkan iklim investasi.
Kemenkumham saat ini juga telah mengembangkan sejumlah aplikasi untuk meningkatkan pelayanan, baik dalam proses pembuatan paspor maupun pembuatan Apostile dengan tetap mengedepankan keamanan dalam aplikasi. Cahyo berharap dengan adanya temu bisnis kali ini dapat mengembangkan relasi negara-negara di Asia-Afrika dan berdampak pada proses adaptasi terhadap kebijakan internasional.
Acara temu bisnis ini juga mendatangkan tiga narasumber di antaranya Danang Sri Wibowo selaku Coordinating Ministry For Economy Affairs, Fajar Usman selaku Director For Regional and Multilateral Cooperation for Ministry of Investement, dan Dhaniswara K Harjono selaku Indonesia Chamber Of commerce and industry.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbidang Pelayanan AHU Tutik Nur Eni sebagai perwakilan dari Kanwil Kemenkumham DIY.
(Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa)