YOGYAKARTA – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut serta dalam kegiatan Studium Generale yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Pada Rabu (16/10/2024). Acara ini mengangkat tema "Rekonstruksi Tata Kelola dan Penguatan Fungsi Partai Politik" dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, perwakilan partai politik, dan mahasiswa UGM.
Dr. Baroto, S.H., M.H., Direktur Tata Negara Ditjen AHU menekankan bahwa rekonstruksi tata kelola partai politik merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia.
"Partai politik harus lebih transparan, akuntabel, dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan lebih efektif," ujarnya.
Menurutnya, reformasi internal di tubuh partai politik dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dalam demokrasi Indonesia saat ini.
Wawan Mas'udi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM selaku Narasumber, dalam pemaparannya, menjelaskan tentang pentingnya tata kelola partai politik yang ideal untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, partai politik yang baik harus mampu menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah serta berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif.
Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY, menyatakan bahwa kolaborasi antara institusi pemerintah dan akademisi seperti ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola partai politik di Indonesia.
"Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kami dalam berkontribusi pada pengembangan demokrasi Indonesia. Kami berharap hasil dari diskusi ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan," ungkapnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta upaya yang lebih solid dalam memperkuat peran partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan penjamin stabilitas pemerintahan di Indonesia.
Hubungi Kami 
