YOGYAKARTA - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Pengamanan dan Intelijen, Krismono memberikan penguatan Reformasi Birokrasi dan Budaya Pelayanan Prima di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Krismono berbagi kiat sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integitas.
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Budaya Pelayanan Prima dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, Rabu (18/1/2023). Krismono menekankan pentingnya membangun sinergitas antara pimpinan dan seluruh pegawai demi terwujudnya Reformasi Birokrasi.
"Berinovasi dan tetap melayani masyarakat. Memang ini perlu perjuangan, Kakanwil harus menjadi role model. Jangan lupakan juga bahwa fungsi Kanwil adalah pengawasan untuk satker-satker di bawahnya, ini menjadi kunci penting. Jangan malu untuk mencontoh satker yang sudah berhasil," ujar Krismono.
Krismono menyebut kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah komitmen, strategi, dan implementasi. Ia mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham DIY untuk menjadi satker yang unggul dalam mutu, luhur dalam cita-cita, menang dalam pelayanan, dan prima dalam penampilan.
"Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas, tapi jangan disalahartikan hanya sekadar dideklarasikan. Harus ikhlas dilaksanakan. Dan seperti yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly, pimpinan itu jangan jadi bos, tapi jadilah pemimpin yang memberi contoh," ungkap Krismono.
"Lalu strategi dimulai dengan perencanaan yang matang. Kalau sudah punya komitmen, maka harus punya strategi untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Seorang pemimpin tidak cukup menjadi role model, harus menjadi pengarah dan menjadi inisiator. Bentuklah tim yang solid untuk mewujudkannya," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menyampaikan capaian yang telah diraih jajaran Kanwil Kemenkumham DIY dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilaya Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di mana dari 17 satuan kerja, satu satuan kerja telah berhasil meraih predikat WBBM dan tujuh satuan kerja berhasil meraih WBK.
"Kami terus berupaya demi tetap berlangsungnya Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berupa layanan publik yang sangat baik," ujar Agung.
"Seluruh upaya perbaikan yang dilakukan dengan harapan semoga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dapat berjalan optimal, sehingga dapat melaksanakan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, akuntabel, dan profesional," sambungnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti, Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, para pejabat struktural dan fungsional Kanwil Kemenkumham DIY, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
Hubungi Kami 
