SLEMAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh tim perancang peraturan perundang-undangan menghadiri Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Sleman, Rabu (3/3/2021).
Rapat yang dihadiri Tim Pansus III DPRD Kabupaten Sleman dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham DIY yakni Andika Distri
Yogyakarta_Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat. Dengan dibentuknya Desa Sadar Hukum yang pembentukannnya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN. HN. 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Yogyakarta_ Bersama Lembaga Bantuan Hukum Al Kautsar, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Priyanto dan R. Misbakhul Munir memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat Kalurahan Playen Gunungkidul, Rabu (03/03/2021).
Pada kesempatan tersebut, Misbah memberikan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan
Yogyakarta_ Bertempat di Ruang Rapat Komisi B, Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Anastasia Rani dan Ratri Yulia menghadiri Rapat Pansus Raperda Kab Sleman tentang Perubahan Perda No.1 Th 2005 tentang PPNS, Rabu (03/03/21).
Rapat juga dihadiri oleh
GUNUNGKIDUL - Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan penyuluhan hukum bersama dengan jajaran stakeholder pada Rabu (3/3/21). Kegiatan penyuluhan dalam kesempatan tersebut dilaksanakan dengan mengusung tema pencegahan peredaran narkoba.
Pembinaan desa sadar hukum dalam bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum yang dilaksanakan
