Selamat Datang

banner welcome

  • Unit Pusat
  • Layanan Pengaduan Masyarakat
  • Layanan Online
  • e-Pasti
  • Aplikasi
  • Info Internal
Sekretariat JenderalDitjen PPDitjen AHUDitjen PASDitjen ImigrasiDitjen KIDitjen HAMInspektorat JenderalBPHNBalitbang Hukum dan HAMBPSDM Hukum dan HAM
setjen ditjen pp ditjen ahu ditjen pas ditjen imigrasi ditjen ki ditjen ham itjen bphn balitbangham bpsdm
laporSP4N-LAPOR!UPGiconUnit Pelaporan WBSiconWhistle BlowinglaporWhatsApp Kantor Wilayah
SMS Center 1708GratifikasiSystem
08112640146
Format : KUMHAM [spasi] Keluhan
LPSER.U.P
PerpustakaanEmail DinasSIMAS HAMAPKIe-KLNJDIH
lpse sirup perpustakaan webmail simasham apki e kln jdih
angkringan
PPID
JDIH

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

Pentingnya Digitalisasi Demi Pelayanan Publik yang Efektif

Jakarta – Di tengah pandemi yang masih melanda, digitalisasi merupakan solusi untuk memberikan pelayanan publik yang efektif. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) 2022, di Kedutaan Besar Belanda, Jakarta ...

Tingkatkan Layanan Informasi ke Masyarakat, Kemenkumham Optimalkan SEO

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkumham mengoptimalkan Search Engine Optimization (SEO). Hal ini dilakukan agar halaman website resmi Kemenkumham akan selalu tampil di halaman muka hasil mesin ...

Bahas Kebebasan Beragama, Ditjen HAM Adakan Konferensi Internasional

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) akan melaksanakan Konferensi Internasional Virtual: "Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya". Menggandeng Institut Leimena, konferensi yang diselenggarakan secara daring tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu tanggal ...

DPR Terima Penjelasan Wamenkumham, Pagu Anggaran Kemenkumham Tahun 2023 Naik

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima penjelasan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej, terkait Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2023. Bahkan Komisi III DPR RI menyetujui ...

Lagi, Kemenkumham Raih 2 BKN Award tahun 2022

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mendapatkan penghargaan dalam BKN Award tahun 2022. Penghargaan diraih dalam dua kategori penilaian untuk kementerian tipe besar. Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori Penilaian Kompetensi, kemudian posisi kedua pada ...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

BSK Kumham Perkuat Peran Kantor Wilayah untuk Tingkatkan Kualitas Kebijakan

Denpasar - Kualitas kebijakan dan regulasi menjadi indikator capaian dalam melakukan penataan kebijakan. Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengajak seluruh jajaran di kantor wilayah (kanwil) untuk memberikan masukan dan saran dalam pemenuhan indikator tersebut. Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Reynhard Silitonga menilai dengan memperjelas dan menguatkan peran kanwil, BSK Kumham dapat mempersiapkan mekanisme, standar, prosedur, serta model pendelegasian tugas untuk memperkuat tata kelola kebijakan publik. "Melihat capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 sebesar 25,56 dari 100, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham, salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola...

Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka Hari Ini

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Kemenkumham menyediakan 1000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang...

Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik untuk mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di https://casn.kemenkumham.go.id/ {pdf=attachments/Produk_Kepegawaian/CPNS_KEMENKUMHAM.pdf|1120|700} Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023  Selanjutnya ...

Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di https://casn.kemenkumham.go.id/ {pdf=attachments/Produk_Kepegawaian/PPPK_KEMENKUMHAM.pdf|1120|700} Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Selanjutnya ...

Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Resmi Jadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelantikan Andap tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 74/P/2023 tentang Pengangkatan Pj Gubernur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengambil sumpah Andap bersama delapan orang lainnya, berpesan kepada para Pj Gubernur untuk memanfaatkan kepercayaan negara dan pemerintah pusat atas penunjukan itu. Tito memandang bahwa ini adalah suatu amanah untuk menjalankan roda pemerintahan guna mengisi kekosongan gubernur yang masa jabatannya sudah habis. "Pj yang baru banyak minta masukan ke pejabat lama. Hal positif...

Berita Unit Pelaksana Teknis

Twitter Kanwil Jogjakarta

Galeri

Jingle WBBM Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta